Bapenda Tulungagung Genjot PBB-P2 2026 untuk Tingkatkan Kinerja Pendapatan Daerah
TULUNGAGUNG – tajampena.id, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung mulai mempercepat langkah awal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 melalui kegiatan sosialisasi dan persiapan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib pajak. Kegiatan dilaksanakan di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso pada Jumat (6/2/2026) sebagai bagian dari upaya optimalisasi penerimaan daerah.
Dalam kegiatan ini, Bapenda menyampaikan bahwa jumlah SPPT yang dicetak mencapai 693.638 lembar, dengan total ketetapan PBB-P2 tahun anggaran 2026 sebesar sekitar Rp42,65 miliar. Pencetakan SPPT dilakukan untuk semua objek pajak terdaftar di tingkat desa dan kelurahan sebagai dasar penagihan pajak kepada wajib pajak.
Sosialisasi tersebut juga menjadi media untuk mengingatkan pentingnya peran aktif aparat di tingkat kecamatan dan desa dalam mempercepat distribusi SPPT serta mendorong kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB-P2. Selain itu, Bapenda juga terus mendorong inovasi sistem pembayaran berbasis digital guna mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
Upaya memperluas kanal pembayaran melalui mekanisme digital mencakup pemanfaatan berbagai platform, seperti QRIS, mobile banking, dan marketplace, yang diharapkan dapat memperlancar proses pelunasan pajak serta mendukung percepatan realisasi penerimaan.
Kegiatan ini diikuti oleh jajaran perangkat daerah terkait, unsur perbankan, instansi pemerintah, camat, serta kepala desa se-Kabupaten Tulungagung. Fokus utama sosialisasi adalah memastikan pemahaman mengenai mekanisme penyampaian SPPT dan mendorong koordinasi lintas sektor untuk mencapai target penerimaan PBB-P2 2026.
Bapenda menilai bahwa optimalisasi pemungutan PBB-P2 merupakan salah satu strategi penting dalam menjaga tren peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Capaian PAD tahun sebelumnya dijadikan dasar untuk merancang strategi kerja lebih efektif pada 2026 mendatang.(ndra/red)
