PESIMIS JALAN RUSAK BISA KLIR, INI PENYEBABNYA
Tulungagung-tajampena.id, Sorotan tentang jalan rusak di kabupaten Tulungagung semakin tajam. Tidak hanya berkeluh kesah di medsos, tetapi masyarakat sudah meluapkan melalui unjuk rasa. Pejuang Gayatri, bahkan dua kali menggelar aksi unjuk rasa. Hasilnya, hanya penjelasan normatif. Alasan Efisiensi anggaran menjadi kambing hitamnya. Seperti disampaiakan oleh Bupati Tulungagung melalui Plt. Kepala Dinas PUPR Agus Sulistiono. Menurutnya, Penyelesaian jalan rusak akan dilakukan secara bertahap. Penyelesaian bertahap tersebut, kata Agus juga berkaitan dengan adanya efisiensi anggaran, sehingga banyak yang terpangkas, salah satunya untuk perbaikan jalan.
“Jadi nanti penganggaran yang akan dilakukan 2025 ini akan kita selesaikan. Lalu, kita bikin penganggaran 2026 sesuai nanti prioritas jalan-jalan yang rusak parah akan kita tangani,” kata Agus pada Senin, 6/10.
Pernyataan tersebut sontak mendapatkan reaksi oleh Masyarakat Kritis Tulungagung. Menurut Susetyo Nugroho, efisiensi tidak berjalan di Tulungagung, selain itu juga adanya program-program yang tidak tepat sasaran. Menurut pria yang kerap dipanggil Yoyok, APBD Tulungagung dinilai mampu untuk mengatasi permasalahan jalan rusak, yang sering menjadi sorotan. Tetapi karena anggaran di OPD non teknis lebih besar disbanding OPD teknis, menyebabkan anggaran hanya untuk belanja pegawai. “Sebenarnya APBD kita sangat mampu apabila dikelola dengan profesional, lihat saja pada postur di APBD dimana OPD non tehnis lebih besar anggarannya daripada OPD teknis”, paparnya.
Tidak hanya itu, menurutnya juga terjadi penumpukan anggaran di dinas lain. “ Yang lebih parah lagi, ada penumpukan anggaran dikisaran 30 % APBD di Dinas Pendidikan dan penumpukan terbanyak adalah untuk Belanja Pegawai, dimana penggunakan anggaran di Dinas Pendidikan mencapai 933 milyar lebih pada APBDP 2025”, terang pria berambut putih ini.
Tidak hanya penumpukan anggaran, Yoyok juga menyoroti ada aspek PAD yang tidak pernah dimanfaatkan sebaik mungkin. Saat ini, peningkatan opsen PKB naik secara signifikan dan diberikan kepada pemerintah kabupaten. “Pada PAD kita harusnya juga naik secara signifikan karena opsen PKB dengan kenaikan pembagian pajak kendaraan bermotor yg 66% nya diberikan untuk pemkab”, paparnya
Atas pemaparan diatas, pihaknya berharap agar Bupati Tulungagung selaku pemegang kebijakan bisa menjalankan APBD secara professional dan proporsional, agar sesuai dengan keinginan masyarakat tulungagung. “Yang harus didorong saat ini adalah bagaimana Bupati lebih profesional dalam pengelolaan APBD”, pungkasnya.(red)
