Tulungagung-tajampena.id, Tingginya SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) pada tahun 2025 di Dinas Pendidikan Tulungagung membuat terkejut banyak pihak. Terlebih, besarnya SILPA berasal dari Belanja Pegawai dimana kurangnya anggaran untuk membayar PPPK Paruh Waktu menjadi alasan. Padahal data mencatat, SILPA saat ini sebesar 67 milyar, sementara belanja pegawai sebesar 51 milyar.
Sontak, hal itu membuat publik merespon cukup pedas. LSM Cakra yang dikomandoi Totok Yulianto menilai, kebijakan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) diluar nalar. Bagaimana tidak, tingginya SILPA ditahun 2025, tetapi ditahun anggaran 2026 malah ditambah hampir 16 milyar. “TAPD ndak punya otak, sudah tahu SILPA nya besar, tapi kok malah ditambah, apa ini yang namanya efisiensi ?”, tegas Totok pada tajampena Sabtu, 14/02. Menurut pria berbadan besar ini, dengan besarnya SILPA, seharusnya TAPD mengoreksi kinerja Dinas Pendidikan, bukan malah dikasih “makan” lagi. “Itu namanya melukai hati rakyat, terutama para guru PPPK Paruh Waktu yang gajinya hanya 300 ribuan”, paparnya berapi-api.
Disisi lain, Muhadi selaku Ketua PGRI Tulungagung berharap, besaran SILPA tahun 2025 bisa digunakan untuk membayar gaji PPPK Paruh Waktu. Bahkan kalau dikalkulasikan, masing-masing guru akan mendapatkan 1 jutaan. “ SILPA sebenarnya masih cukup, untuk menggaji PPPK Paruh Waktu”, ungkap Muhadi saat dengar pendapat di DPRD Tulungagung Rabu 11/02. Tidak hanya itu, dirinya juga akan memperjuangkan nasib PPPK Paruh Waktu, Tunjangan Perumahan Rakyat (Tapera) serta Tamsil yang tidak diberikan di tahun 2023-2024 dan 2024-2025.(red)
