Buntut Persidangan Kasus Hendri Meluas, Penegakan Disiplin Cabdin Tulungagung Dipertanyakan

Foto : Dian Pemilu Sari selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung-Trenggalek (sumber:google)

TULUNGAGUNG-tajampena.co.id – Dinamika persidangan kasus dugaan pemerasan dengan nomor perkara 225/pidsus/2026/PN.Tlg di Pengadilan Negeri (PN) Tulungagung kini tidak lagi sekadar menjadi panggung pembuktian hukum bagi Hendri Dwiyanto (Ketua Laskar Merah Putih) dan pelapornya, Agung Ismiharto (mantan Kepala Sekolah SMAN 1 Ngunut). Persoalan yang semula bergulir di ranah personal ini secara mengejutkan telah bergeser menjadi ketegangan institusional terbuka yang menghadapkan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dengan koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Tulungagung.
Atmosfer di lapangan mengindikasikan adanya aksi saling pantau yang kian ketat. Upaya konsolidasi yang dibangun oleh internal MKKS SMAN dan SMKN se-Tulungagung dalam menyikapi kasus ini, kini justru memicu serangan balik dari gabungan elemen masyarakat sipil yang siap menguliti potret buram tata kelola pendidikan di wilayah tersebut.

“Tabungan” Pelanggaran Siap Dibongkar di Depan Kantor Cabdin Tulungagung-Trenggalek.

Ketegangan yang kian meruncing ini memantik respons menohok dari Koordinator Lapangan (Koorlap) Perkumpulan Komunitas Tulungagung, Sahrul Yusuf. Ia secara terbuka mengingatkan bahwa apabila pihak sekolah memilih jalur konfrontasi dengan lembaga kontrol sosial, maka kami akan menyambut dengan riang gembira.
Sahrul menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi “tabungan” berupa catatan krusial mengenai dugaan pelanggaran tata kelola pendidikan. Jika diperlukan, seluruh catatan merah tersebut siap diteriakkan dalam aksi unjuk rasa di hadapan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung–Trenggalek.
Salah satu noktah hitam yang kini disorot tajam adalah dugaan komersialisasi di lingkungan sekolah, khususnya isu penjualan seragam di SMKN 1 Rejotangan. Kasus ini diinformasikan telah resmi menggelinding ke ranah hukum dan sedang dalam pencermatan intensif Aparat Penegak Hukum (APH) atas laporan resmi koalisi LSM dan Ormas.

Sorotan Kepatuhan Regulasi: Dugaan Pengabaian Permendikdasmen

Baca Juga:  GUYONAN ANGGARAN BOP PAUD

Imbas dari ketegangan ini, elemen masyarakat kini mulai melakukan audit sosial secara menyeluruh, termasuk terhadap kepatuhan satuan pendidikan dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMD). Sahrul Yusuf menggarisbawahi adanya indikasi kuat pengabaian terhadap aturan baku Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025.
Regulasi anyar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut secara tegas mewajibkan asas transparansi tingkat tinggi yang meliputi:
Kewajiban mengumumkan secara terbuka daftar nama calon siswa yang dinyatakan tidak lolos seleksi, Kewajiban menyertakan sistem pemeringkatan nilai secara transparan, baik bagi calon siswa yang lolos maupun yang tidak lolos seleksi.
“Sangat ironis, sejauh pemantauan kami di lapangan, ketentuan pemeringkatan terbuka dan pengumuman bagi calon siswa yang tidak lolos ini justru belum pernah kami jumpai di Satuan Pendidikan Menengah Atas di wilayah Tulungagung. Institusi yang seharusnya mengajarkan ketaatan hukum, justru terkesan abai terhadap regulasi kementeriannya sendiri,” kritik Sahrul

Analisis Yuridis: Konsekuensi Hukum Pengabaian Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025
Bambang Riko Bimantara salah satu pengamat hukum menilai, ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara, Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 bukan sekadar pedoman teknis, melainkan regulasi mengikat (regels) yang wajib dipatuhi oleh setiap kepala satuan pendidikan negeri. Pengabaian terhadap kewajiban mengumumkan pemeringkatan dan daftar siswa yang tidak lolos memiliki implikasi yuridis yang serius: Pelanggaran Asas Transparansi dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB): Ketertutupan data dalam proses seleksi PPDB melanggar UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Setiap tindakan pejabat publik yang tidak transparan menciptakan ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) dan potensi maladministrasi, selaian itu Hak Informasi Publik yang Terkebiri: Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), hasil seleksi yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas dikategorikan sebagai informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, yang artinya Menyembunyikan daftar ketidaklolosan menghalangi hak wali murid untuk menguji objektivitas panitia seleksi. Dampak Hukum bagi Kepala Sekolah: Ketidakpatuhan terhadap Permendikdasmen ini dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin berat bagi ASN, sebagaimana diatur dalam PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Secara hukum, jika terbukti ada manipulasi akibat ketertutupan data tersebut, status kelulusan siswa dapat digugat pembatalannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca Juga:  POLEMIK TOWER PROTELINDO, INI KATA DPMPTSP TULUNGAGUNG

Di balik riuhnya persidangan, sorotan paling tajam dari PKTP justru mengarah pada performa kepemimpinan Dian Pemilu Sari selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung-Trenggalek. Elemen masyarakat sipil mendesak agar Kepala Cabdin mampu menyikapi dinamika ini dengan kepala dingin dan keterbukaan, bukan justru membangun narasi defensif yang berpotensi menyulut kemarahan publik untuk turun ke jalan.
“Kami (PKTP-red) menyayangkan sikap responsif Cabdin yang dinilai minim dalam menegakkan disiplin ASN. Sebagai pimpinan tertinggi di wilayah pengawasan Tulungagung-Trenggalek, Dian Pemilu Sari semestinya melarang keras para Kepala Sekolah dan Guru untuk meninggalkan sekolah pada jam kerja aktif hanya demi menonton persidangan”, tegas Zuli Purwanto selaku Ketum PKTP. Masih kata Zuli, Pembiaran yang terjadi di PN Tulungagung memicu sinisme publik bahwa aksi “bolos massal” para pendidik tersebut terkesan direstui, atau bahkan disponsori secara struktural.

Disisi lain, media ini mengamati, respon dari Gabungan LSM dan Ormas dimana mereka mengingatkan bahwa lembaga pendidikan diisi oleh para pendidik yang merupakan manusia biasa, bukan malaikat yang bersih tanpa cela. Oleh karena itu, ketimbang memamerkan Bolos kerja massal lebih baik melakukan evaluasi secara objektif demi menyelamatkan marwah dan integritas dunia pendidikan di Tulungagung.(red)