GURU SMA/SMK NEGERI BOLOS BERJAMAAH ? PUBLIK : DASAR MUKA TEMBOK, GAJI DIBAYAR DARI PAJAK, KERJA TIDAK BECUS

Masyarakat yang Berdiskusi dengan PH Usai Jalani Sidang

Tulungagung-tajampena.co.id-Ramainya oknum guru dan kepala sekolah yang melakukan aksi bolos di tulungagung memunculkan reaksi. Pasalnya, aksi bolos berjamaah ini dilakukan hanya untuk melihat persidangan kasus pemerasan. Aksi bolos berjamaah ini memicu gelombang kritik pedas dari masyarakat. Publik mempertanyakan pengawasan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Cabang Dinas Wilayah Tulungagung-Trenggalek yang dinilai mandul dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran disiplin berat ini. Di saat masyarakat menuntut peningkatan mutu pendidikan, para pahlawan yang katanya tanpa tanda jasa ini justru mempertontonkan contoh buruk yang mencoreng integritas profesi mereka sendiri

Suwandi (45), salah satu wali murid yang anaknya bersekolah di SMAN ternama merasa sangat geram. Dia mengaku sangat kecewa dan terpukul. Menurutnya, tindakan para pendidik tersebut sangat egois dan tidak mendidik dengan kejadian bolos beramai-ramai tersebut. ” Kami menyekolahkan anak dengan harapan mereka mendapatkan ilmu, bukan malah diberi contoh oleh guru yang membolos kerja untuk menonton sidang di Pengadilan, apa mereka tidak sadar ataukah muka mereka sudah bermuka tembok, Gaji dan tunjangan mereka itu dibayar dari pajak yang dipungut dari Rakyat! Kerja tidak becus. Di mana hati nurani dan tanggung jawab moral mereka sebagai guru?” cetus Suwandi dengan nada tinggi.

Baca Juga:  TAK TERIMA PUTUSAN MA, KASEK SMKN 2 NYINYIR DI MEDSOS. MKT : SEHARUSNYA KASEK SUDAH JADI PROFESOR

DInas Pendidikan Jawa Timur Harus Beri Sanksi Tegas.
Reaksi keras lainnya muncul dari Masyarakat Kritis Tulungagung. Yoyok Nugroho aselaku admin MKTT menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap profesi guru dan Yoyok mempertanyakan fungsi kontrol dari pimpinan instansi terkait yang terkesan menutup mata atas fenomena memprihatinkan ini.
“Kemarin kepala sekolah, sekarang giliran guru-gurunya yang ikut-ikutan. Ini sudah menjadi penyakit struktural. Jika kepala sekolahnya saja memberi contoh membolos, ya wajar kalau bawahannya ikut merusak aturan. Kami menuntut sanksi tegas dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, jangan hanya diam seolah ini hal biasa!” terangnya.

Baca Juga:  AGP 2026 Jadi Panggung Guru Tulungagung Pamerkan Inovasi dan Praktik Baik Pendidikan

Kritik tajam dari masyarakat ini semakin mempertegas bahwa apa yang terjadi di PN Tulungagung bukan sekadar masalah hukum antara Hendri dan pelapornya, melainkan potret nyata degradasi moral dan kedisiplinan yang tengah menggerogoti institusi pendidikan di wilayah Tulungagung dan Trenggalek.(t2k)