SIDOARJO-tajampena.co.id – Upaya panjang untuk menjaga kerahasiaan pengelolaan dana pendidikan akhirnya menemui jalan buntu. Setelah Kurang lebih 2 Tahun mempertahankan argumentasi administratif mengenai batas kewenangan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur bersama pihak SMKN 2 Tulungagung akhirnya bersedia mematuhi putusan hukum yang telah berkekuatan tetap (inkracht).
Kesepakatan tersebut tercapai dalam agenda Pengawasan Eksekusi Putusan Nomor 143/Pen.Eks./G/KI/2024/PTUN.SBY yang digelar di Ruang Rapat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Jalan Raya Ir. H. Juanda, Sidoarjo, pada Rabu (11/11/2026). Forum musyawarah yang dimoderatori langsung oleh Ketua PTUN Surabaya, Dyah Widiastuti, S.H., M.H., ini menjadi titik balik penegakan transparansi anggaran publik di lingkungan satuan pendidikan.
Dalam pertemuan tersebut, pihak termohon eksekusi dihadiri oleh perwakilan PPID Dindik Provinsi Jawa Timur, perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung-Trenggalek, serta Kepala SMKN 2 Tulungagung saat ini, Ir. Dwi Atwin Suyitno, S.Pd., M.T. Turut hadir. mengawal jalannya proses hukum dari unsur kepolisian, yakni Kepala Bagian Hukum Polres Tulungagung AKP Andik Prasetiyo, S.H., M.H., bersama Kanit Tipikor Polres Tulungagung IPDA Muhroji, S.H., M.H., beserta jajaran personelnya.
Melalui mediasi pengawasan eksekusi itu, dalih ketidaksiapan dan keterbatasan kewenangan struktural yang selama ini menjadi tameng badan publik untuk menunda keterbukaan data resmi terpatahkan. Pihak Dindik Jatim dan SMKN 2 Tulungagung menyatakan kesanggupannya untuk menyerahkan salinan dokumen yang dimohonkan oleh Perkumpulan Barisan Anak Daerah Analis Kebijakan (BADAK).
Dokumen yang wajib dibuka kepada publik tersebut meliputi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) Tahun Anggaran 2022 dan 2023. Penyerahan dokumen dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026, dengan disaksikan langsung oleh pihak Polres Tulungagung.
Kendati pihak sekolah dan PPID Dinas pendidikan akhirnya melunak secara administratif, kepatuhan yang terlambat ini menyisakan catatan serius mengenai komitmen badan publik terhadap undang-undang. Penasihat Hukum Perkumpulan BADAK, Apriliawan Adi Wasito, S.H., menegaskan bahwa penyerahan dokumen pada pekan depan hanya menyelesaikan kewajiban hukum di ranah tata usaha negara, namun tidak otomatis menghapus konsekuensi pidana yang tengah bergulir.
“Secara perdata mungkin selesai pada Selasa, 17 November 2026. Namun, laporan terkait dugaan pelanggaran Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang sudah dilaporkan di Polres Tulungagung belum pupus, dan kelanjutannya terserah kepada Perkumpulan BADAK untuk mengambil sikap,” ujar Apriliawan usai mengikuti forum pengawasan tersebut.
Senada dengan hal itu, Ketua Perkumpulan BADAK, Suwandi, menyampaikan bahwa Ia akan memberi pelajaran keras terhadap pola praktik birokrasi yang kerap memandang aturan keterbukaan informasi sekadar formalitas di atas kertas.
“Saya tetap lanjutkan sampai batas kemampuan untuk tetap lurus menjunjung UU KIP dan berniat membuktikan bahwa UU KIP juga berbahaya jika dilanggar,” tegasnya.
Untuk diketahui, sengketa informasi ini bermula dari permohonan data penggunaan anggaran BOS dan BPOPP tahun 2022–2023 di SMKN 2 Tulungagung yang dimenangkan oleh Perkumpulan BADAK di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada 4 Oktober 2024. Pihak sekolah sempat mengajukan keberatan dan menang di tingkat PTUN Surabaya pada 5 Desember 2024. Namun, Mahkamah Agung RI melalui Putusan Kasasi Nomor 249 K/TUN/KI/2025 tanggal 24 Juni 2025 membatalkan putusan PTUN tersebut dan mengukuhkan hak publik untuk mengakses rincian anggaran sekolah. Kasus ini menjadi pengingat keras bagi setiap badan publik bahwa pengelolaan uang rakyat menuntut akuntabilitas nyata, bukan sekadar berlindung di balik kerumitan prosedur birokrasi.(red)






