TULUNGAGUNG, tajampena.id – Ironi dunia pendidikan kembali tersaji di Tulungagung. Ratusan guru dan tenaga kependidikan (tendik) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu terpaksa turun ke jalan, Rabu (11/2) siang. Mereka duduk bersila di depan Gedung DPRD Kabupaten Tulungagung, memanjatkan doa—sekaligus menyuarakan jeritan tentang gaji yang dinilai tak manusiawi.
Mayoritas guru P3K paruh waktu yang baru diangkat hanya menerima gaji Rp 350 ribu per bulan. Setelah dipotong iuran wajib, uang yang bisa mereka tarik dari ATM tinggal sekitar Rp 300 ribu.
Jumlah itu dinilai jauh dari cukup, bahkan sekadar untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Ketua PGRI Tulungagung, Muhadi, menyebut ada 1.628 guru dan tendik P3K paruh waktu yang terdampak. Ia menegaskan tuntutan utama mereka sederhana: gaji layak.
“Hal yang menjadi tuntutan rekan-rekan, pertama tentu perbaikan gaji yang layak. Layak bagi kemanusiaan. Gaji yang mereka terima sekarang sangat tidak layak untuk hidup seorang manusia, apalagi yang sudah berkeluarga,” tegas Muhadi.
Lebih memprihatinkan lagi, sebanyak 201 guru ASN P3K paruh waktu tidak mendapatkan kelas atau jam mengajar sesuai analisis jabatan. Dampaknya, sertifikasi mereka tidak bisa cair.
Padahal sebelum diangkat menjadi P3K paruh waktu, para guru honorer tersebut masih bisa memperoleh penghasilan sekitar Rp 1,9 juta dari sertifikasi, ditambah Rp 900 ribu hingga Rp 1 juta dari sekolah. Kini, seluruh sumber penghasilan itu hilang—tersisa Rp 350 ribu per bulan.
“Ini masalah hidup dan masalah perut. Masalah kebutuhan pokok bagi adik-adik kita guru P3K paruh waktu. Tidak mungkin orang bisa hidup layak dengan Rp 300 ribu,” ujarnya.
Para guru menilai kondisi ini sebagai kemunduran kesejahteraan. Status ASN yang semestinya memberi kepastian, justru membuat penghasilan mereka merosot drastis.
Dalam pertemuan dengan pimpinan DPRD Tulungagung, para guru dijanjikan persoalan tersebut akan segera dibahas melalui rapat koordinasi dengan pimpinan daerah dan dinas terkait pada pekan depan.
Namun, para guru belum merasa puas hanya dengan janji.
“Kalau pertemuan tadi bagus, dialog bagus. Tapi hasilnya itu yang kita tunggu. Untuk apa dialog kalau nanti hasilnya tidak nyata. Sebelum hak mereka diterima sesuai standar hidup yang layak, kami belum bisa mengatakan puas,” tegas Muhadi.
Bagi mereka, tuntutan ini bukan soal berlebihan. Ini soal keadilan dan penghargaan terhadap profesi pendidik.
“Mereka ini guru. Tidak menuntut berlebih. Hanya ingin dihargai secara layak dan diperlakukan secara adil,” pungkasnya.
Kini, publik menunggu: apakah jeritan para guru ini benar-benar akan dijawab dengan kebijakan nyata, atau sekadar berhenti di ruang rapat.
