KURSI SEKDA DIKOSONGKAN PAKSA, GATOT SUNU PAMER “TARING” ??
Tulungagung-tajampena.id,. Suasana pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso mendadak terasa tegang saat Pemerintah Kabupaten Tulungagung melantik belasan Pejabat Tinggi Pratama, Kamis (11/12/25). Keputusan yang paling menciptakan gelombang spekulasi adalah digesernya Sekretaris Daerah (Sekda) Tri Hariadi menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), menegaskan jabatan Sekda resmi dikosongkan. Langkah ini dinilai sebagai manuver politik paling berani yang ditempuh Bupati Gatut Sunu, mengirimkan sinyal konsolidasi kekuasaan penuh di lingkaran eksekutif.
Keputusan Gatot Sunu mencopot Sekda dan memindahkannya ke posisi Kadis Nakertrans mengundang sorotan tajam dari kalangan pemerhati kebijakan. Susetyo Nughroho Plh PKTP memberikan tanggapan kritis terhadap langkah yang diambil Bupati. Menurutnya, langkah ini merupakan keputusan yang mengejutkan dan langka.“Memang agak mengejutkan, bukan dari 6 dinas yang dilelang secara terbuka, tapi yang menonjol adalah Sekda yang diturunkan menjadi Kadis Nakertrans, saya lihat bupati ingin menunjukkan taringnya” ujar Susetyo.
Ia mengakui bahwa pergantian personel adalah hak prerogatif kepala daerah, namun berharap Bupati tidak terjebak dalam kepentingan internal birokrasi. “Memang semuanya adalah hak prerogatif Bupati untuk menunjuk personil yang akan bisa mewujudkan visi misinya, tapi saya harap Bupati tidak terjebak pada permainan kubu-kubuan yang ada pada dinas-dinas dibawahnya,” tegasnya.
Lebih jauh, Susetyo menambahkan bahwa jika pergantian ini didasarkan pada penilaian yang objektif, maka percepatan pembangunan bisa tercapai, mengingat masalah mendasar di Tulungagung adalah ketimpangan penganggaran dan serapannya. “Kalo pergantiannya berdasar penilaian objektivitas, saya berpikir akan bisa mempercepat pembangunan, karena kalo kita lihat permasalahan mendasar di Tulungagung adalah masalah ketimpangan penganggaran dan serapannya. Yang saya tunggu adalah hasil pengisian jabatan melalui lelang dan rotasinya, apakah bisa mempercepat roda pembangunan atau hanya stagnan seperti tahun-tahun sebelumnya”, pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Gatut Sunu dalam sambutannya menegaskan bahwa seluruh proses seleksi berjalan transparan tanpa transaksi jual-beli jabatan. Ia menuntut para pejabat baru untuk bekerja efektif dan efisien.“Saudara semua mendapatkan jabatan tanpa mahar. Karena itu bekerjalah dengan benar dan berintegritas,” ujarnya mengingatkan bahwa fokus utama adalah penyusunan dan implementasi APBD 2026 yang lebih disiplin. (ndra-red)
