MENGINTIP APBD TULUNGAGUNG 2026
Tulungagung – tajampena.id, Kesejahteraan manusia, biasanya berbanding lurus dengan kondisi keuangannya. Semakin banyak “uangnya”, maka semakin sejahtera. Semakin “gemuk” badannya, biasanya juga semakin makmur kehidupannya. Demikian pula dengan sebuah daerah atau kabupaten misalnya. Semakin besar anggaran yang dikelola, maka semakin banyak program dan pembangunan yang dihasilkan. Begitu juga sebaliknya, makin sedikit uang yang dikelola, otomatis semakin sedikit belanjanya.
Lalu, Bagaimana kondisi keuangan daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2026 ?? Eitt,,, tunggu dulu. Sebelum kita gibah soal keuangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2026, kita akan bandingkan dengan kondisi keuangan atau APBD tahun 2023, 2024 dan 2025. Pada APBD Tahun 2023, berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2022, tertulis APBD sebesar 2,75 triliun. Sementara, APBD Tahun 2024 yang sebesar 2,89 triliun. Sedangkan pada 2025 ini, APBD Tulungagung mentok diangka 3 triliun. Kentara sekali, bahwa dari tahun ke tahun, kondisi keuangan atau APBD Kabupaten Tulungagung semakin bagus alias nambah. Nah….pertanyaannya sekarang adalah, apa hasil yang paling signifikan dari kenaikan tersebut?? Silahkan amati sendiri.
Lalu, bagaimana dengan gambaran APBD tahun 2026 mendatang?? Dengan berbekal data keuangan dan RAPBD 2026, nampak ada kenaikan transfer keuangan dari pusat sebesar 132,786 milyar dibanding dari tahun 2025. Ternyata, saat daerah lain kena pangkas Menkeu yang baru, Tulungagung malah melejit. 132 milyar, cukup untuk memperbaiki jalan rusak yang ada di tulungagung.
Tidak hanya kenaikan transfer dari pusat, pada PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga mengalami kenaikan signifikan dimana PAD Tulungagung mencapai 819,4 milyar.dari yang sebelumnya sebesar 776 milyar. Secara global, kenaikan anggaran di APBD 2026, akan mencapai kisaran 230 milyar, bahkan yg sangat menarik adalah alokasi DD ( Dana Desa) oleh pusat diturunkan menjadi 217,06 milyar atau berkurang 38,16 milyar dari tahun 2025. Artinya, selisih tersebut bisa ditambahkan untuk alokasi pembiayaan yang lain.
Pada DAU spesifik/DAU yg ditentukan peruntukannya bagi pendidikan terlihat pada tahun 2026 nanti tidak dianggarkan oleh pusat alias nol (0) rupiah. Hal ini berbeda dengan Tahun 2025 yang mencapai 35,61 milyar. Dimana anggaran tersebut biasanya dipakai untuk dukungan BOSP, sehingga tidak perlu lagi dianggarkan yg mengindikasikan duplikasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari uraian tersebut, apabila ditotal anggaran yang bisa dipakai untuk program prioritas ada pada kisaran 300 milyar. Sekali lagi, cukup untuk memperbaiki jalan rusak di Tulungagung.
Pada kesimpulannya, Pemerintah Daerah akan mempunyai anggaran yang longgar untuk menyesuaikan nya pada RAPBD Penyesuaian sebelum diparipurnakan menjadi APBD 2026.
Dengan berbekal data tersebut, kita (red) akan mengawal dan selalu mencermati postur anggaran serta realisasinya, agar pemerintahan di era Bupati dan Wakil Bupati periode ini tidak terjebak pada permainan TAPD seperti tahun-tahun sebelumnya. Demikian obrolan singkat bersama pengamat dan pemerhati kebijakan serta rekan-rekan LSM yang sedang ngopi bersama di Gedung DPRD, sambil membuka DPA Setwan.(redaksi)
