GEGARA DINAS PENDIDIKAN TAK MAU BERIKAN DATA HEARING.
Tulungagung-tajampena.id, Pimpinan beserta anggota DPRD Tulungagung harus menerima “semprot” dari Perkumpulan Komunitas Peduli Tulungagung. Pasalnya, DPRD Tulungagung ogah-ogahan menjalankan fungsinya, terutama fungsi pengawasan. Hal ini terungkap saat Hearing yang digelar di Ruang Aspirasi DPRD Tulungagung, Rabu, 29/10 siang. Hearing yang dihadiri oleh BPKAD, Dinas Pendidikan dan Inspektorat Tulungagung berlangsung alot, karena saling tunjuk data. Bahkan, peserta hearing dari PKTP menuding dewan, ogah-ogahan menjalankan fungsinya.
Menurut Totok Yulianto salah satu peserta hearing, dirinya menganggap bahwa DPRD Tulungagung belum bisa menjalankan fungsinya secara optimal. Hal ini terbukti, lanjut Totok, bahwa Dinas Pendidikan tidak mau memberikan data yang diminta oleh anggota DPRD khususnya Komisi A pada saat hearing sebelumnya. ” Dewan minta data, lalu Dinas Pendidikan tidak mau memberikan dan ketika dewan diam saja, maka publik menilai ada apa dengan dewan ini, OPD bandel kok diam saja”,kata Totok berapi-api dihadapan peserta hearing. Bahkan, lebih jauh Totok menjelaskan, bahwa Bupati/Wakil Bupati bersama DPRD Tulungagung, bersama-sama untuk melaksanakan pemerintahan. “Dewan itu punya hak, sama seperti Bupati/Wakil Bupati, karena mereka bersama-sama menjalankan pemerintahan”, pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung Marsono yang saat itu memimpin hearing, berterima kasih kepada masyarakat, yang ikut serta dalam pengawasan pemerintahan. Pihaknya juga berharap, masyarakat bisa memberikan data-data jika ada temuan penyimpangan atas kinerja OPD. “Kami menyampaikan terimakasih atas kritik saran yang diberikan oleh teman-teman (PKTP-red) atas masukannya, dan atas hearing ini kita duduk bersama, mencari solusi terbaik, demi lancarnya pemerintahan yang ada di Tulungagung ini”, ucapnya.
Untuk diketahui, beberapa minggu yang lalu, DPRD Tulungagung menggelar audiensi antara PKTP dengan Dinas Pendidikan Tulungagung. Saat audensi, PKTP meminta data yang dibahas, namun oleh Komisi A menjanjikan akan meminta data tersebut ke dinas dan setelah itu akan memberikannya ke PKTP. Setelah ditunggu sekian lama, data yang dijanjikan Komisi A, tidak kunjung ada hingga pelaksanaan hearing tanggal 29 Oktober lalu.(red)
