TERUNGKAP, 5 FAKTA DINAS PENDIDIKAN HAMBURKAN UANG NEGARA 125 JUTA TANPA HASIL

Penulis
Redaksi
-
Yoyok Nugroho, Masyarakat Kritis Tulungagung

INILAH 5 FAKTA DINAS PENDIDIKAN HAMBURKAN UANG NEGARA 125 JUTA TANPA HASIL

Tulungagung-tajampena.id, Efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto bakal menjadi isapan jempol belaka. Belakangan ini terungkap, pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung jauh dari kata efisiensi. Bahkan, bisa dikatakan negara rugi 125 juta. Kerugian ini gegara, tanah tidak terbeli, tetapi sudah mengeluarkan uang perencanaannya. Masalahnya sepele, harga yang ditentukan appraisal yang muncul belakangan, terlalu rendah dari harga yang diminta penjual. Berikut 5 fakta lenyapnya 125 juta berdasarkan RKA 2024.

  1. Pada RKA 2024 muncul angka pembelian tanah, senilai 200 juta. Tanah tersebut rencananya akan dibeli untuk SMPN 2 Tulungagung.
  2. Anggaran untuk pembelian tanah dan perencanaannya tidak bisa dicairkan, karena sesuai aturan, untuk pembelian tanah harus ada tim taksir tanah atau appraisal, akhirnya Dinas Pendidikan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai appraisal dan akhirnya menemukan harga taksir di lokasi tanah.
  3. Setelah muncul harga tanah sesuai rekomendasi appraisal, Dinas Pendidikan menghubungi penjual untuk melakukan negosiasi, dan menawar tanah sesuai harga tim appraisal.
  4. Dikarenakan harga yang direkomendasikan terlalu rendah dari permintaan penjual, maka penjual menolak atau tidak sepakat untuk jual beli
  5. Dinas Pendidikan terlanjur mengeluarkan anggaran 125 juta yang terdiri dari 50 juta untuk perencanaan tata ruang dan 75 juta untuk appraisal, tetapi tidak menghasilkan asset sesuai yang direncanakan.
Baca Juga:  GUYONAN REDAKSI :

Atas persoalan itu, Perkumpulan Komunitas Peduli Tulungagung (PKTP) ikut bersuara. Susetyo Nugroho selaku Plh mengatakan, buruknya kinerja Dinas Pendidikan semakin terlihat jelas, setelah sebelumnya dirinya melihat adanya tumpang tindih anggaran di BOS maupun BOSDA. Terlebih, terkait harga tanah seharusnya terjadi kesepakatan dulu, baru menunjuk appraisal. “Kalau harga tanah di lokasi itu belum ada ketentuannya atau kesepakatannya, apa yang mau diapraisalkan? Mestinya cukup koordinasi dulu dengan BAPPEDA, BAPENDA, dan lurah setempat untuk mengetahui kisaran harga pasar di lapangan”, kata Yoyok, panggilan akrabnya. Untuk itu kata Yoyok, pihaknya berharap Bupati Tulungagung turun tangan dan melihat kondisi lapangan, serta tidak hanya mengandalkan laporan yang berdasarkan asal bapak senang. “Jika kondisi Tulungagung tetap seperti ini, bisa jadi kami akan melaporkan kondisi tulungagung kepada Presiden RI, melalui Ketua DPC Partai Gerindra Tulungagung”, pungkasnya.(red)