KETUA PGRI DESAK BUPATI SEGERA TENTUKAN NASIB P3K PARUH WAKTU. PKTP : JANGAN HANYA EUFORIA, MASIH ADA PPPK BELUM TERIMA TUNJANGAN
Tulungagung-tajampena.id, – Desakan nasib serta kejelasan PPPK paruh waktu menjadi topik penting yang muncul pada peringatan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2025 di Kabupaten Tulungagung. Isu ini kembali menyeruak, saat peringatan HGN dan HUT PGRI yang berlangsung di Halaman Gedung PGRI, pada Selasa, 25/11/2025. Muhadi selaku Ketua PGRI Kabupaten Tulungagung dalam sambutannya mengatakan, peringatan tahun ini menjadi momentum bagi organisasi profesi guru untuk menyampaikan aspirasi, terutama nasib serta kejelasan PPPK paruh waktu. “Kami berharap Bapak Bupati dan Wakil Bupati dapat mengambil langkah cepat untuk memberikan kepastian kepada teman-teman PPPK paruh waktu dan mengisi kekosongan agar kepala sekolah dapat fokus memimpin sekolahnya masing-masing”, kata Muhadi di hadapan para pejabat dan Forkopimda. Kejelasan status P3K Paruh Waktu lanjut Muhadi, dianggap krusial demi kepastian karir dan penghidupan para guru, sementara pengisian kepala sekolah yang double job penting untuk fokus kepemimpinan dan mutu pendidikan.
Tidak hanya itu, Muhadi juga menyampaikan pesan, bahwa peringatan ini sebagai bagian dari refleksi dan perjuangan PGRI dalam peringatan hari lahirnya organisasi guru. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan memastikan efektivitas manajemen sekolah di Tulungagung. “Kami meminta komitmen serius dari kepala daerah untuk menindaklanjuti dua isu tersebut demi kemajuan pendidikan di Tulungagung”, tutup Muhadi.
Disisi lain, Ketua Umum Perkumpulan Komunitas Tulungagung Peduli (PKTP) Zuli Purwanto merasa prihatin,atas kondisi yang terjadi pada PPPK. Menurutnya, momentum HGN dan HUT PGRI seharusnya tidak hanya diperingati sebagai simbolis saja, melainkan harus ada evaluasi terkait kebijakan daerah, atas PPPK, termasuk penerimaan Tunjangan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Tunjangan Jabatan Fungsional ( Jabfung ), yang hingga kini masih ada PPPK yang belum menerima.
“Kami mendengar keluhan teman-teman PPPK yang belum menerima Tapera dan Jabfung, padahal jelas di APBD sudah dianggarkan”,jelasnya. Untuk itu, pihaknya berharap, agar Muhadi selaku ketua PGRI menindaklanjuti masalah ini, sehingga momentum HGN dan HUTPGRI benar-benar dirasakan manfaatnya, tidak sebatas euforia. “Ketua PGRI harusnya peka, dan ini adalah momentum yang bagus”, tegasnya.(ndra/red)
