Penyerahan Data BOS-BPOPP Terlambat Hampir Setahun, Kuasa Hukum BADAK : Pidana Tetap Berjalan

BADAK bersama Tim Kuasa Hukum

TULUNGAGUNG – tajampena.co.id. Kesepakatan Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur dan SMKN 2 Tulungagung untuk menyerahkan salinan data anggaran pada 17 November 2026 tidak menghapus jerat pidana keterbukaan informasi. Tim Penasihat Hukum Perkumpulan Barisan Anak Daerah Analis Kebijakan (BADAK) menegaskan, bahwa tindak pidana sengaja menahan informasi publik telah sah terjadi dan laporan di Polres Tulungagung tetap berlanjut.
Salah satu Penasihat Hukum Perkumpulan BADAK Apriliawan Adi Wasisto membeberkan kronologi hukum yang membuktikan adanya pelanggaran nyata terhadap batas waktu eksekusi putusan.
“Putusan Komisi Informasi Nomor 23/X/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 pada poin [5.3]b sangat jelas memerintahkan penyerahan salinan data dan laporan pertanggungjawaban BOS serta BPOPP secara rinci paling lambat 10 hari kerja sejak berkekuatan hukum tetap,” tegas Pria yang akrab dipanggil Adi.
Ia menjelaskan, meskipun putusan Komisi Informasi tersebut sempat dibatalkan oleh PTUN Surabaya melalui Putusan Nomor 143/G/KI/2024/PTUN.SBY, akan tetapi Mahkamah Agung (MA) Nomor 249 K/TUN/KI/2025 telah membatalkan putusan PTUN tersebut dan mengesahkan kembali putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.
Merujuk pada pemberitahuan putusan MA yang diterima pemohon pada 7 Agustus 2025, putusan tersebut resmi berkekuatan hukum tetap (inkracht) setelah 90 hari kalender, yakni pada 7 November 2025. Dengan demikian, terhitung 10 hari kerja sejak pengajuan eksekusi pada 10 November 2025, PPID Dindik Jatim dan SMKN 2 Tulungagung wajib menyerahkan dokumen tersebut maksimal pada 24 November 2025.
“Kenyataannya, mereka baru memberikan data yang tidak sesuai permintaan pada 25 Maret 2026, dan baru sanggup menyerahkan dokumen sesuai amar putusan pada 17 November 2026. Ini artinya pelanggaran Pasal 52 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah terjadi secara sempurna (voltooid delict),” ujar pria berambut gondrong dengan nada tegas.
Selanjutnya Adi membeberkan bukti pembangkangan administratif yang dilakukan pihak termohon eksekusi.Pengajuan eksekusi dari BADAK dilakukan pada 10 November 2025, setelah itu muncul penetapan eksekusi nomor : 143/Pen.Eks./G/Kl/2024/PTUN.SBY tanggal 7 Januari 2026 yang kami terima pada 9 Januari 2026. Jika dihitung 10 hari kerja sejak diterimanya penetapan eksekusi tersebut, seharusnya data diserahkan maksimal pada 27 Januari 2026,” tegas Bambang.
Alih-alih mematuhi perintah hukum tepat waktu lanjut Adi, PPID Disdik Jatim dan SMKN 2 Tulungagung justru mempermainkan hak publik dengan menyerahkan data yang tidak lengkap atau kurang sempurna pada 25 Maret 2026. Pihak badan publik baru menyatakan kesanggupan menyerahkan dokumen secara utuh pada 17 November 2026 mendatang setelah didesak melalui forum pengawasan eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.
Adi menilai rentetan penundaan dari tenggat awal pascaputusan Mahkamah Agung (24 November 2025) hingga melewati batas penetapan eksekusi (27 Januari 2026) membuktikan adanya kesengajaan menahan informasi. “Ini menunjukkan mental birokrasi yang abai terhadap hukum. Ketika badan publik dengan sengaja menahan informasi melewati batas waktu sah hingga merugikan pemohon, maka tindak pidana Pasal 52 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah terjadi secara sempurna (voltooid delict),” paparnya. Menurutnya, penyerahan data pada 17 November mendatang hanya menggugurkan kewajiban diranah tata usaha negara atau perdata. “Tetapi sama sekali tidak menghapus perbuatan pidana yang sudah telanjur terjadi”,tandasnya.
Sementara itu, sekretaris Perkumpulan BADAK, Muhammad Ikhsanul Mahendra Dinata, turut menyatakan komitmennya untuk mengawal kasus ini ke jalur hukum pidana guna memberikan efek jera bagi pejabat publik yang meremehkan aturan transparansi anggaran pendidikan.(red)

Baca Juga:  MENGINTIP APBD TULUNGAGUNG 2026, TAMBAH GEMUK??