TAK SESUAI PUTUSAN, BADAK TOLAK BERKAS BOS/BPOPP. SUWANDI : KAMI BUKAN ORANG BODOH YANG BISA DIKIBULI

BADAK Tolak Berkas BOS/BPOPP Karena Tidak Sesuai Putusan Eksekusi

TULUNGAGUNG-tajampena.co.id – Proses eksekusi penyerahan dokumen sengketa informasi publik antara Perkumpulan Barisan Anak Daerah Analis Kebijakan (PSM BADAK) dengan SMKN 2 Tulungagung di Mapolres Tulungagung berakhir buntu pada Selasa (17/11/2026). Ketua PSM BADAK, Suwandi, secara resmi menolak dokumen salinan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) Tahun Anggaran 2022–2023 yang diserahkan oleh Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Penyerahan dokumen ini merupakan tindak lanjut dari Penetapan Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 143/Pen.Eks./G/KI/2024/PTUN.SBY atas Putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 249 K/TUN/KI/2025 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Proses serah terima yang berlangsung di Polres Tulungagung tersebut turut diawasi langsung oleh jajaran kepolisian setempat selaku pengawas eksekusi yang ditunjuk pengadilan, di antaranya Kasi Hukum Polres Tulungagung, Andik Prasetiyo.
Dalam Berita Acara Serah Terima Dokumen, pihak PSM BADAK menolak menerima berkas karena salinan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang diberikan hanya berupa rekapitulasi global. Dokumen tersebut dinilai tidak detail, tidak terperinci, serta tidak dilengkapi tanda tangan dan cap stempel resmi instansi terkait.
Ketua PSM BADAK, Suwandi, mengungkapkan kekecewaannya karena pihak termohon dinilai tidak mematuhi kesepakatan musyawarah yang sebelumnya telah dimediasi langsung oleh Ketua PTUN Surabaya pada 11 November 2026.
“Kami sebetulnya sudah mengalah saat musyawarah di PTUN pada 11 November lalu. Disepakati termohon menyerahkan DPA, RKAS, dan LPJ tanpa salinan SPJ, dengan catatan SPJ fisiknya boleh kami lihat dan catat meski tidak boleh difoto atau disalin. Namun di luar dugaan, hari ini pihak PPID Disdik Jatim dan SMKN 2 Tulungagung sama sekali tidak menunjukkan SPJ, sementara RKA, DPA, dan LPJ yang dibawa hanya data global tanpa tanda tangan dan cap stempel,” ujar Suwandi usai pertemuan.
Hal senada disampaikan Sekretaris PSM BADAK, Muhammad Ikhsanul Mahendra Dinata, S.E., yang mengawal persidangan sejak tingkat Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur. Ia menegaskan bahwa amar putusan majelis komisioner dan Mahkamah Agung secara eksplisit memerintahkan penyerahan laporan secara detail dan rinci.
“Saat sidang di KI Jawa Timur—yang mana pihak SMKN 2 Tulungagung tidak pernah hadir hingga diputus verstek mengabulkan seluruh gugatan kami—majelis sudah menanyakan spesifikasi LPJ detail dan rinci yang kami maksud. Saya jelaskan bahwa laporan tersebut memuat latar belakang, kendala, serta SPJ lengkap dengan kuitansi, foto, dan bukti pendukung lainnya. Jadi, berkas yang diserahkan hari ini jelas tidak sesuai dengan amar putusan,” tegas Ikhsanul.

Menyikapi kebuntuan ini, Penasihat Hukum PSM BADAK, Bambang Riko Bramantara, S.H., menyatakan pihaknya akan menempuh langkah hukum lanjutan ke tingkat kepolisian daerah hingga gugatan praperadilan. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya laporan pidana terkait ketidakpatuhan termohon dalam menjalankan putusan pengadilan sempat dilaporkan ke Polres Tulungagung, namun penyelidikannya dihentikan.
“PSM BADAK pernah melaporkan termohon eksekusi karena tidak mematuhi amanat putusan pengadilan di Polres Tulungagung dan penyelidikan dihentikan. Selanjutnya kami mengajukan gelar perkara khusus, namun yang dilakukan oleh Polres Tulungagung sebatas klarifikasi dan hasilnya sampai sekarang belum muncul,” ungkap Bambang.
Ia menegaskan tidak akan berhenti mengawal kasus tersebut dan membuka opsi aksi penyampaian pendapat di muka umum apabila tuntutan keterbukaan informasi terus diabaikan.
“Atas peristiwa tadi, kami akan mengajukan gelar perkara ke Polda Jawa Timur, dan jika kandas di Polda akan kami tingkatkan hingga praperadilan. Perjuangan ini akan kami lakukan sampai titik darah penghabisan. Jika perlu, saya persilakan PSM BADAK untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum, toh menyampaikan pendapat di muka umum juga dilindungi oleh undang-undang,” tegasnya.
Sementara itu, dalam forum penyerahan berkas tersebut, perwakilan Tim PPID Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa pihaknya merasa telah memenuhi amanat putusan pengadilan serta hasil musyawarah di PTUN Surabaya dengan menyerahkan salinan dokumen yang tersedia. Pihak PPID juga mempersilakan PSM BADAK untuk menempuh upaya hukum lebih lanjut apabila tetap keberatan dan menolak menerima berkas tersebut.
Sebagai informasi, sengketa informasi ini bergulir sejak Mei 2024. PSM BADAK sempat memenangkan gugatan di KI Provinsi Jawa Timur pada Oktober 2024, lalu sempat dibatalkan oleh PTUN Surabaya pada Desember 2024 setelah pihak kepala sekolah mengajukan keberatan. Namun, pada tingkat kasasi tanggal 24 Juni 2025, Mahkamah Agung membatalkan putusan PTUN Surabaya dan mengabulkan permohonan PSM BADAK untuk seluruhnya, serta menegaskan bahwa data dan LPJ dana BOS maupun BPOPP merupakan informasi publik yang terbuka untuk diawasi masyarakat

Baca Juga:  GUYONAN BOP PAUD APBD DIBAGIKAN GAK YA?