TULUNGAGUNG-tajampena.co.id – Tabir gelap tata kelola keuangan dan kepanikan birokrasi di lingkungan SMA Negeri se-Kabupaten Tulungagung mulai terkelupas. Fakta mengejutkan dalam sidang lanjutan perkara nomor 225/pidsus/2026/PN.Tlg di Pengadilan Negeri Tulungagung, Selasa (27/10/2026), mengindikasikan adanya skenario sistematis penggunaan dana taktis, bahkan dana pribadi guru sebagai uang bungkam demi meredam publikasi media maupun lainnya.
Di ruang sidang mengungkap bahwa dugaan pemerasan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Anik Partini, S.H., justru bergeser menjadi indikasi praktik penyuapan massal. Kepala Sekolah SMAN 1 Campurdarat, Nining Dwi Rohmawati mengakui dihadapan majelis hakim bahwa alokasi uang yang mengalir ke rekening terdakwa merupakan kontribusi dengan tujuan agar terdakwa tidak lagi mendistribusikan tautan (link) berita miring kepada Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMAN Tulungagung.
Kejanggalan terbesar mengalir dari kesaksian Dariyanti, seorang guru P3K Bahasa Indonesia di SMAN 1 Rejotangan. Dari tangannya, aliran dana mengucur secara berkala setiap bulan sejak pertengahan 2025 hingga Maret 2026 ke rekening terdakwa. Fakta persidangan membongkar bahwa Dariyanti hanyalah pion: ia diperintah oleh Wawan Santosa, untuk menalangi setoran tersebut menggunakan uang pribadinya yang kemudian diganti oleh Wawan.
Lebih jauh, status hukum Dariyanti disinyalir sengaja dikaburkan sejak proses penyidikan. Di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian, ia dicantumkan sebagai Bendahara BOS dan BPOPP selaras dengan narasi Wawan. Namun dibawah sumpah pengadilan, Dariyanti meralat total posisinya dan mengaku hanya pembantu bendahara komite sekolah, serta buta sama sekali mengenai tujuan akhir aliran dana yang ia transfer dan ketika Penasehat Hukum bertanya tentang kesaksiannya dalam BAP yang menyebut 11 nama korban termasuk Wawan. Ironisnya, Dariyanti menjawab tidak mengenal nama-nama tersebut secara keseluruhan.
Apriliawan Adi Wasito, S.H., selaku Penasihat Hukum (PH) terdakwa, memberikan catatan kritis. Menurutnya, dakwaan pemerasan atau pemaksaan yang dituduhkan kepada kliennya sejauh ini belum terbukti secara materiil di persidangan, “Sejauh ini belum nampak adanya tindakan permintaan uang secara paksa oleh klien kami terhadap para korban. Sebaliknya, aliran dana yang diterima oleh terdakwa dari korban justru lebih condong ke arah penyuapan,” tegas Apriliawan Adi Wasito usai persidangan.
Lebih lanjut, Apriliawan menjelaskan bahwa tindakan korban memberi uang didasari motif agar terdakwa tidak mengirimkan tautan berita miring. Ia juga menggarisbawahi fakta bahwa link berita miring yang sempat dikirimkan oleh terdakwa tersebut sebenarnya sama sekali tidak memuat atau membuktikan keburukan dari 11 SMAN yang berada di bawah naungan MKKS SMAN Tulungagung.
Totok Yulianto Ketua LSM CAKRA yang setia mengikuti jalannya sidang berkomentar adanya ketakutan dikalangan kepala sekolah. “ Saya melihat adanya indikasi ketakutan kolektif yang tidak wajar dikalangan kepala sekolah SMAN di wilayah Tulungagung, yang mana kepanikan kolektif tersebut mencerminkan rapuhnya mentalitas birokrasi pendidikan kita saat berhadapan dengan fungsi kontrol sosial media”. Totok melanjutkan, adanya respons reaktif berupa pengucuran dana kontribusi demi membungkam tautan berita miring yang bahkan secara materiil belum tentu valid menunjukkan adanya masalah mendasar dalam tata kelola dan psikologis kepemimpinan di SMAN dalam naungan MKKS Tulungagung. “Harus ada tindak lanjut terhadap temuan difakta persidangan, termasuk langkah LSM Cakra melaporkannya ke APH”, pungkasnya.(ndra)






