Mengejutkan…!! RAPBD Tulungagung 2027: Anggaran Infrastruktur Publik Kalah Besar dari Dana Cadangan

Susetyo Nugroho (berdiri) saat menjadi narasumber Sekolah Anggaran

TULUNGAGUNG-tajampena.co.id – Anggaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tulungagung berada dalam kondisi darurat prioritas. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 memicu kritik pedas setelah ditemukan fakta mencengangkan: alokasi dana untuk perbaikan jalan, jaringan, dan irigasi justru kalah besar dibandingkan dengan pos Belanja Tidak Terduga (BTT) atau dana cadangan.
Berdasarkan data yang dihimpun, plot anggaran untuk Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi hanya dijatah sebesar Rp135,52 miliar. Angka yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat ini justru keok di bawah Belanja Tidak Terduga (BTT) yang meroket hingga Rp150,62 miliar.
Ketimpangan ini memicu reaksi keras dari Susetyo Nugroho, Plh Ketua Umum Perkumpulan Komunitas Tulungagung Peduli (PKTP). Ia menilai komposisi anggaran ini tidak masuk akal dan melukai rasa keadilan masyarakat yang sehari-hari menghadapi infrastruktur rusak.
“Bagaimana mungkin dana untuk membangun fasilitas nyata seperti jalan dan irigasi yang dibutuhkan petani dan warga justru lebih kecil dari dana cadangan yang sifatnya belum pasti? Ini menunjukkan pemerintah daerah tidak memiliki skala prioritas yang berpihak pada rakyat,” kritik pria berambut putih ini.
Simsalabim Defisit Rp286 Miliar yang Ternyata SiLPA
Bukan hanya masalah ketimpangan sektor fisik, PKTP juga membongkar kejanggalan dramatis dalam penyusunan struktur anggaran. Sebelumnya pada 9 September 2026, Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, sempat mengumumkan ke publik bahwa RAPBD 2027 mengalami defisit sebesar Rp286,87 miliar.
Namun setelah ditelisik, angka “defisit” yang awalnya terkesan mengerikan tersebut ternyata hanyalah masalah administrasi belaka. Nilai tersebut muncul karena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dengan nominal yang persis sama—yaitu Rp286,87 miliar—belum dimasukkan ke dalam struktur pembiayaan.
Pria yang akrab dipanggil Yoyok ini menilai pola komunikasi dan penyusunan anggaran bermodel “saham gaib” seperti ini sangat berbahaya dan mengaburkan fakta transparansi. PKTP menegaskan akan terus mengawal carut-marut pembahasan anggaran ini agar uang rakyat tidak habis hanya untuk kepentingan birokrasi dan pos anggaran yang tidak produktif. (tok)

Baca Juga:  Sah, B.A.D.A.K Serahkan Surat Penetapan Eksekusi PTUN ke SMKN 2 Tulungagung