Terungkap di Fakta Persidangan GSW : Beranikah APH Menangkap Oknum Penerima Amplop THR, Termasuk Oknum Pejabat dan APH Sendiri ?

Yoyok Nugroho, Pengamat Kebijakan Publik Tulungagung

Tulungagung-tajampena.co.id – Topeng manis bagi-bagi Tunjangan Hari Raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung runtuh dalam ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa (27/10/2026). Di bawah sorotan lampu ruang sidang, praktik lancung yang menyeret Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal, kian telanjang bulat.
Agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin membuka kotak pandora yang memuakkan, adanya dugaan aliran dana THR jumbo yang mengalir deras ke kantong-kantong oknum pejabat instansi vertikal termasuk APH
Istilah “THR” yang seharusnya menjadi hak suci para pekerja untuk merayakan hari kemenangan, justru diselewengkan menjadi pelicin birokrasi dan tameng pengaman bagi penguasa daerah. Anggaran daerah yang tentunya tidak masuk dalam APBD namun tersedia demi menyenangkan para “tamu agung” dari instansi sebelah dengan mengatasnamakan “Tunjangan Hari Raya”.
Aroma kepanikan mulai tercium di koridor persidangan. Beberapa pihak yang terseret dan pernah mencicipi manisnya uang panas ini dilaporkan mulai buru-buru mengembalikan uang ke kas negara. Sayangnya, skenario cuci tangan ini langsung ditebas oleh JPU KPK.
Di hadapan Majelis Hakim, tim penuntut umum KPK menegaskan pernyataan menohok: pengembalian uang oleh para saksi sama sekali tidak menghapuskan unsur tindak pidana.
Ketegasan KPK ini menjadi sinyal merah sekaligus sindiran mematikan bagi siapa saja oknum instansi vertikal yang sudah terlanjur kenyang memakan THR haram tersebut.
Yoyok Nugroho, selaku pengamat kebijakan publik yang juga mengamati dari kejauhan menilai, aliran dana berkedok THR ke oknum petinggi daerah membuat publik kecewa dan marah. “ Setelah Erwin Novianto membuka suara dalam kesaksiannya yang menjelaskan larinya uang haram THR dan bahkan nominalnya juga disebutkan dalam sidang pada masing – masing penerima, sungguh membuat tercengang”, kata Yoyok.
Meski mereka (oknum pejabat-red) kata Yoyok, buru-buru mengembalikan uang tersebut ke KPK agar merasa aman, bukan berarti bisa lepas dari jerat hukum. “ Berbulan-bulan menikmati hasil curian uang rakyat , lalu berpikir bisa bebas dari jerat hukum hanya dengan mengembalikan recehan ketika kasusnya terbongkar, itu ilusi yang kekanak-kanakan”, pungkas Yoyok. Kini Masyarakat Tulungagung menanti keberanian penegak hukum untuk mempreteli satu per satu nama pejabat instansi vertikal yang ikut mengantre di kas Bupati Tulungagung demi amplop hari raya. Sebab, korupsi berjamaah berkedok THR ini tidak akan pernah selesai jika hanya sang bupati dan ajudannya yang menghuni jeruji besi, sementara para penikmat setoran tetap duduk manis di kursi jabatan mereka yang empuk.

Baca Juga:  BRI Gelar Sosialisasi Perencanaan Keuangan dan Investasi Sejak Dini di Besuki