Siswa SMP Ditelantarkan, Fasilitas Dewan Dimanjakan. PKTP : Kinerja Jeblok, Tunjangan Fantastis

Demo di DPRD soroti bobroknya kinerja anggota dewan

TULUNGAGUNG-tajampena.co.id — Tensi politik di Kabupaten Tulungagung memanas membara pada Jumat (30/10/2026). Aliansi gabungan dari PSM BADAK, LSM CAKRA, Perkumpulan Komunitas Tulungagung Peduli (PKTP), dan PSM LIDRA menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor DPRD Tulungagung, mereka menguliti habis bobroknya komitmen pengawasan dewan serta menelanjangi ketidaksesuaian data tunjangan fantastis yang dinikmati para wakil rakyat di tengah jebloknya kinerja mereka.
Kekecewaan massa pertama kali meledak saat Pelaksana Harian (PLH) PKTP mempertanyakan penolakan sepihak permohonan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait mandeknya Program Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Hak-hak dasar anak sekolah sengaja dikesampingkan, dan ironisnya, pimpinan DPRD Tulungagung tak mampu memberikan jawaban yang rasional
Melihat gelagat tersebut, massa aksi langsung menyerang dengan isu sensitif: transparansi anggaran perut dewan sendiri. Wakil Ketua DPRD Tulungagung dari Fraksi PKB, Ali Munip, mencoba meredam situasi dengan membeberkan angka tunjangan ke publik. Beliau menjelaskan bahwa Tunjangan Perumahan dewan bernilai Rp13,5 juta per bulan untuk 50 anggota. Sementara Tunjangan Transportasi dialokasikan sebesar Rp13 juta per bulan untuk 46 anggota, sedangkan 4 pimpinan dewan tidak berhak atas uang transportasi karena difasilitasi mobil dinas , melainkan mendapat bensin gratis 100 liter per bulan
Skandal Data RKA: Siapa yang Berbohong?
Pernyataan santai Ali Munip seketika menjadi bumerang fatal dimana Yoyok Nugroho dari PKTP mencocokkan pengakuan tersebut dengan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Penetapan APBD Perubahan 2026 yang bocor ke tangan publik. Hasilnya sangat jomplang dan memicu dugaan manipulasi anggaran yang luar biasa.
Dalam dokumen RKA tertulis jelas: Belanja Tunjangan Perumahan DPRD dialokasikan total delapan koma empat enam milyar per tahun untuk 50 anggota Dewan, Jika dibagi rata setiap anggota seharusnya menerima sekitar Rp 14,1 juta per bulan bukan Rp 13,5 juta per bulan seperti klaim Ali Munip, Belanja Tunjangan Transportasi DPRD: Dialokasikan membengkak hingga tujuh koma dua enam delapan milyar per tahun, di dalam lembar dokumen RKA resmi tersebut, anggaran ini dipukul rata untuk seluruh pimpinan maupun anggota tanpa ada pemisahan aturan pembagian mobil dinas seperti yang dipidatokan oleh Ali Munip.
Merespon pernyataan Ali Munip, Yoyok Nugroho, langsung melayangkan kritik tajam yang menohok di hadapan awak media. “Mana yang benar? RKA resmi negara ini ataukah dongeng dari mulut Ali Munip? Mengapa ada selisih miliaran rupiah yang menguap tidak jelas antara dokumen anggaran dan pengakuan pimpinan dewan?” ungkap Yoyok gusar
Fasilitas Mewah Tapi ‘Jarang Ngantor’, Dewan Hanya Muncul Saat Paripurna
Kritikan kian menyengat saat Yoyok Nugroho menyoroti moralitas para anggota dewan Tulungagung. Ia menilai ketimpangan ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Di saat anggaran pendidikan siswa SMP dibiarkan tidak terealisasi, para wakil rakyat justru sibuk memanjakan diri dengan gelontoran fasilitas bernilai total belasan miliar rupiah dari duit pajak daerah.
“Fasilitas luar biasa mewah ini sama sekali tidak sepadan dengan kinerja mereka yang memprihatinkan! Mereka tidak setiap hari masuk kantor untuk bekerja melayani rakyat. Publik sudah tahu, masih banyak oknum anggota dewan yang baru menampakkan batang hidungnya hanya saat sidang paripurna demi menggugurkan kewajiban formalitas semata,” pungkas Yoyok.
Aliansi lintas LSM menegaskan tidak akan mundur dan menuntut reformasi kedisiplinan kerja para anggota legislatif yang dinilai sudah buta terhadap penderitaan konstituennya sendiri.(ndra)

Baca Juga:  GUYONAN BOSDA 2025