TAJAMPENA.ID, TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus mendorong percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Implementasi ETPD Pajak Daerah yang digelar di Ballroom Crown Victoria Hotel Tulungagung, Senin (2/11/2026), pukul 10.00 WIB. Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan se-Kabupaten Tulungagung.
Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman sekaligus memperkuat peran aparatur kewilayahan dalam mendukung digitalisasi sistem perpajakan daerah. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk mulai memanfaatkan berbagai kanal pembayaran pajak secara non-tunai.
Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa elektronifikasi pajak daerah bukan sekadar memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran. Lebih dari itu, ETPD merupakan bagian dari transformasi administrasi perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi transaksi, hingga optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sejumlah kanal pembayaran digital turut diperkenalkan kepada peserta, di antaranya QRIS, Electronic Data Capture (EDC), mobile banking, serta marketplace. Berbagai fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta jenis pajak daerah lainnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung, Dra. Imro’atul Mufidah, M.Si., menjelaskan bahwa sosialisasi tahun ini juga memberikan perhatian khusus terhadap optimalisasi pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor.
“Selain sosialisasi kanal digital seperti QRIS dan mobile banking, perhatian khusus juga kami berikan pada optimalisasi pemungutan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Ini perlu penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, serta instansi terkait seperti Samsat,” jelasnya.
Menurutnya, keberhasilan implementasi ETPD membutuhkan keterlibatan aktif seluruh unsur pemerintahan, terutama aparatur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah desa dan kelurahan diharapkan tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga berperan sebagai fasilitator sekaligus edukator dalam mengajak masyarakat beralih ke sistem pembayaran pajak secara digital.
Ia berharap, melalui sosialisasi tersebut, pemahaman aparatur kewilayahan semakin meningkat, pemanfaatan kanal pembayaran non-tunai semakin luas, serta terbangun sinergi berkelanjutan dalam mendukung implementasi ETPD di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung.
“Harapan kami, setelah sosialisasi ini, pemahaman aparatur kewilayahan meningkat, pemanfaatan kanal pembayaran non-tunai semakin luas, dan terbentuk sinergi yang berkelanjutan dalam mendukung implementasi ETPD di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung. Target kita adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak dan kemudahan pelayanan publik,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Tulungagung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas pemerintahan dan memperluas transformasi digital di sektor perpajakan daerah.
Dengan optimalisasi ETPD, diharapkan sistem pengelolaan keuangan daerah semakin modern, efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.






