TULUNGAGUNGtajampena.co.id – Wajah dunia pendidikan di wilayah Cabang Dinas Tulungagung – Trenggalek kembali tercoreng hebat. Bukan karena prestasi akademik, melainkan karena perilaku tidak terpuji dari para pendidik dan kepala sekolah yang melakukan aksi “bolos massal” saat jam kerja. Ironisnya, tindakan meninggalkan kewajiban mengajar ini dilakukan hanya demi menghadiri sidang dugaan kasus pemerasan di Pengadilan Negeri (PN) Tulungagung pada Kamis (5/11/2026).
Sidang dengan nomor perkara 225/pidsus/2026/PN.Tlg yang mendudukkan Hendri sebagai terdakwa ini, sejak awal diproyeksikan bakal menjadi panggung pembuktian bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun, fakta di ruang sidang justru berbanding terbalik. Alih-alih menyuguhkan bukti kuat untuk menyudutkan terdakwa, persidangan ini justru mempertontonkan rapuhnya kesaksian yang dihadirkan oleh pihak JPU.
Kesaksian yang Saling Jegal dan Bertolak Belakang
Dua kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi memberikan keterangan yang membingungkan dan saling bertolak belakang, sehingga terkesan mematahkan tuduhan pemerasan itu sendiri.
Saksi pertama, Sri Susanti, yang merupakan Kepala SMAN 1 Tulungagung, di hadapan majelis hakim mengaku sama sekali tidak mengenal terdakwa Hendri. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya sebatas mendengar dari Pengurus MKKS SMAN Tulungagung bahwa terdakwa meminta sejumlah uang kepada MKKS dengan menelepon Agung, Wawan, dan Agus, yang merupakan pengurus inti Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Keterangan Sri Susanti dinilai sangat lemah karena hanya berdasarkan informasi dari tangan kedua (hearsay).
Sementara itu Bagas, Kepala SMAN 1 Boyolangu yang justru membongkar fakta mengejutkan dengan menyatakan bahwa hubungan dirinya dengan Hendri yang dikenal sebagai Ketua LMP sejak tahun 2020 selama ini berjalan sangat baik tanpa ada masalah.
Lebih mengejutkan lagi, Bagas menegaskan bahwa pelaporan hukum ini murni merupakan inisiatif pribadi dari Agung Ismiharto, bukan atas nama kelembagaan MKKS sebagaimana yang digembar-gemborkan selama ini. Bagas mengaku dirinya hanya menjadi salah satu saksi dari skema pengumpulan uang dengan total kerugian sekitar Rp 12,5 juta. Jika nominal tersebut dibagi merata kepada 11 orang, masing-masing hanya terkena sekitar Rp 1 juta rupiah.
Ditemui usai persidangan, Apriliawan Adi Wasito, S.H., selaku Penasihat Hukum (PH) terdakwa Hendri, menyatakan dengan tegas bahwa dakwaan pemerasan ini semakin kehilangan arah.
“Sampai detik ini, sama sekali belum ada tanda-tanda atau bukti konkret yang menunjukkan klien kami melakukan pemintaan uang dengan cara paksa atau intimidasi. Justru, klaim pelapor (Agung) yang mengaku melapor atas nama lembaga MKKS mentah seketika di ruang sidang. Saksi dari JPU yang membantah hal itu dan menegaskan bahwa laporan tersebut dilakukan oleh Agung, bukan MKKS,” ujar pria gondrong ini secara lugas kepada awak media.
Sorotan Tajam LSM CAKRA: Degradasi Moral Pendidik Tulungagung-Trenggalek
Di saat substansi hukum kasus ini terancam gugur di tengah jalan, pemandangan memuakkan justru terlihat di area luar dan dalam ruang sidang. Puluhan oknum aparatur sipil negara (ASN) dari kalangan dunia pendidikan Tulungagung terlihat memadati PN Tulungagung pada jam kerja aktif sekolah.
Kondisi miris ini memantik reaksi keras dari Ketua LSM CAKRA, Totok Yulianto. Dengan nada geram, Pria yang akrab dipanggil Totok Cakra mengutuk keras mentalitas para guru dan kepala sekolah yang memberi contoh anak didik membolos dalam jam kerja.
“Ini adalah potret buruk dan runtuhnya disiplin moral dunia pendidikan kita. Kemarin, gerombolan kepala sekolah, hari ini penyakit itu menular ke bawah. Para guru ikut-ikutan bolos massal!” semprot Totok di lokasi persidangan.
Berdasarkan pantauan dan data yang dihimpun LSM CAKRA di lapangan, oknum-oknum guru yang kedapatan meninggalkan kelas tersebut berasal dari berbagai sekolah negeri ternama. Mulai dari guru-guru di SMKN 1 Pagerwojo, SMKN 1 Rejotangan, hingga sejumlah guru dari beberapa SMAN di Tulungagung. Mereka kedapatan berbondong-bondong mengabaikan kewajiban hanya sekadar menonton jalannya sidang.
Aksi bolos berjamaah ini memicu gelombang kritik pedas dari masyarakat. Publik mempertanyakan pengawasan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Cabang Dinas Wilayah Tulungagung-Trenggalek yang dinilai mandul dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran disiplin berat ini. Di saat masyarakat menuntut peningkatan mutu pendidikan, para pahlawan yang katanya tanpa tanda jasa ini justru mempertontonkan contoh buruk yang mencoreng integritas profesi mereka sendiri.(to2)






